 |
| Gambar: Penyerahan dokumen kajian akademik terkait skema peningkatan PAD dari KNPI kepada DPRD Halmahera Utara (istimewa). |
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bangsaha, Lt. 2 Gedung DPRD, dengan membahas isu utama terkait penetapan harga komoditas strategis, khususnya kelapa dan kopra di Halmahera Utara (Halut).
Devid Marthin, Ketua KNPI Halut menyampaikan bahwa ada ketimpangan harga di tingkat petani akibat dominasi perusahaan besar seperti PT. Natural Indococonut Organik (Nico).
"Pemerintah seolah-olah memberi "karpet merah" untuk PT. Nico melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2025, sedangkan kesejahteraan petani hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru sangat melemah," tegas Devid.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menetapkan acuan harga demi melindungi dan menjamin kesejahteraan petani sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 7 Tahun 2014.
Selain itu, juga dibahas pentingnya kontribusi perusahaan terhadap PAD melalui skema bagi hasil atau retribusi.
Skema tersebut dipandang dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama agar PT. Nico membayar Rp.50 per buah kelapa sebagai kontribusi ke daerah.
Dengan begitu, bagi Devid, "Potensi pendapatan daerah dari skema ini jika efektif terlaksana maka diperkirakan dapat mencapai keuntungan Rp.196.000.000 per tahun," Ketua KNPI.
Hal ini dianggap penting sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, sekaligus solusi agar retribusi tidak membebani petani, melainkan menjadi tanggung jawab perusahaan.
Isu lain yang diangkat meliputi permasalahan tapal batas, stagnasi sektor pariwisata, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wari Ino.
Diskusi berlangsung konstruktif dengan penekanan pada solusi, tindak lanjut, dan perlunya kolaborasi antara DPRD, Pemda dan Organisasi Kepemudaan (Okp) untuk kemajuan daerah.
Diketahui, turut hadir dalam rapat dari unsur Pimpinan DPRD Halut yakni Ketua Christina Lesnusa (Golkar), Wakil Ketua I Inggrid Paparang (PDIP), Wakil Ketua II Abdilah Bailusy (NasDem).
Anggota DPRD Halut lainnya yang juga turut hadir ialah Fahmi Musa (PKB), Jumar Mafoloi (PAN), Mariane Priska Tadjibu (PSI), Karwanto Hohakay (Golkar), Aditya Steven Benawan (NasDem).
Selain itu, juga hadir Isnain Joba (PKS), Nur Sulaiman Hamid (NasDem), Harold Olyvianus Debeturu (Perindo), dan Gesti Alfiah (PAN).
Sedangkan, dari unsur DPD KNPI Halut turut hadir Ketua KNPI Devid Marthin, Mantan Ketua KNPI Mirzan Salim, Ketua Bidang Sumber Daya Organisasi KNPI Reinhard Matero, Bendahara KNPI Sufranti Djueni, dan anggota Hesbon Djengel.
Diakhir rapat tersebut, KNPI juga menyerahkan dokumen kajian akademik terkait skema peningkatan PAD dan kajian mengenai isu-isu strategis lainnya untuk ditindaklanjut. (Red)
