CORONGTIMUR.COM, MALUT — Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
Foto: Penataan Desa Kawasi Di pulau Obi, Halmahera Selatan
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menilai, makna kemerdekaan tidak sebatas memperingati perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga memastikan pembangunan memberikan keadilan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat,” ujar Sherly.
Menurutnya, tantangan Maluku Utara ke depan tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut berjalan secara inklusif.
Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,” katanya.
Keterbatasan konektivitas berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi hingga akses terhadap pelayanan publik.
Persoalan itu semakin terasa di daerah kepulauan yang memiliki karakter geografis terpencar seperti Halmahera Selatan.
Di Pulau Obi, perkembangan kawasan industri berjalan beriringan dengan kebutuhan penguatan infrastruktur dasar masyarakat.
Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Sungai Akelamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi.
Jembatan permanen tersebut menggantikan akses penyeberangan sebelumnya dan menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat pesisir Obi.
Infrastruktur tersebut diharapkan memudahkan warga, termasuk petani dan pedagang, dalam membawa hasil produksi serta mempercepat akses menuju fasilitas pelayanan.
Penguatan konektivitas juga dilakukan di wilayah Obi Selatan.
Jembatan di Desa Gambaru dibangun untuk mendukung mobilitas warga menuju kawasan perkebunan sekaligus mempermudah pengangkutan hasil pertanian.
Pembangunan tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah desa dengan dukungan Harita Nickel.
Perubahan di kawasan Obi tidak hanya terlihat dari pembangunan jalan dan jembatan.
Penataan permukiman juga menjadi bagian dari perkembangan wilayah, khususnya di Desa Kawasi.
Area permukiman baru di Desa Kawasi dikembangkan dengan konsep yang memadukan hunian, jaringan jalan, fasilitas publik, ruang terbuka serta area yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Kawasan tersebut menjadi bagian dari proses pemindahan masyarakat dari permukiman lama menuju lingkungan yang lebih tertata.
Penataan itu diarahkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat berada dalam satu kawasan dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi warga.
Konsep tersebut dinilai memiliki unsur pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan karena tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga mengintegrasikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Gagasan mengenai penataan Desa Kawasi sendiri bukan merupakan pembahasan yang muncul belakangan.
Mantan Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Desa Kawasi dan pengembangan industri di Pulau Obi telah berlangsung sejak pemerintah daerah mendorong pengolahan mineral di wilayah tersebut.
Menurut Kasuba, salah satu pertimbangan utama adalah bagaimana perkembangan industri dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
Perkembangan Pulau Obi kemudian memasuki fase yang lebih luas, mulai dari kegiatan pertambangan, pengolahan hingga hilirisasi nikel.
Seiring meningkatnya aktivitas tersebut, kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung dan penataan kawasan juga semakin besar.
Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan jalan, jembatan, permukiman dan fasilitas publik menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar.
Di Pulau Obi, pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut berlangsung seiring dengan berkembangnya kawasan industri, melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, termasuk Harita Nickel.
Bagi Maluku Utara, penguatan konektivitas dan penataan permukiman menjadi tantangan sekaligus kebutuhan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Perubahan di Desa Kawasi dan sejumlah wilayah di Pulau Obi pada akhirnya menunjukkan bahwa pembangunan kawasan tidak hanya berbicara mengenai aktivitas industri, tetapi juga mengenai bagaimana akses, hunian, fasilitas publik dan peluang ekonomi dapat tumbuh secara bersamaan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.
Editor: RD
