 |
| Foto: Chrisvanus Th Lahu |
Namun, nyaris dalam semalam, bukit-bukit hijau dikupas, deru mesin raksasa merobek kesunyian, dan lampu-lampu pabrik raksasa menyala 24 jam, mengubah langit malam menjadi benderang.
Inilah yang kita sebut sebagai shock industrialization. Sebuah kejutan industri yang datang begitu cepat, hingga warga lokal tak sempat sekadar untuk memakai “Sepatu keselamatan” mereka.
Kekuatiran yang amat dalam tentang ancaman tenaga kerja lokal saya coba dituangkan dalam tulisan ini.
Provinsi Maluku Utara kini berada di episentrum hilirisasi industri nasional.
Data menunjukkan ledakan investasi di sektor pertambangan nikel, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, telah mengubah lanskap ekonomi daerah secara radikal.
Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tersimpan sebuah anomali sosiologis yang mengkhawatirkan.
Fenomena shock industrialization yang memicu depresiasi instan terhadap modal manusia (human capital) lokal.
Yah benar, ini bukan hal baru yang ditulis, melainkan barang lama namun tak pernah tuntas diulas.
Mengapa saya begitu tertarik mengulas dari segi “Human Capital”, karena dari sekian banyak problematika pertambangan yang terjadi, Human Capital menjadi bentuk perlawanan paling elegan yang bisa dilakukan jika ada kolaborasi yang disebut “Triple Helix” antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan serta Industri.
Secara teoretis, Human Capital Theory yang dipopulerkan oleh Gary Becker (1964) berasumsi bahwa investasi pada pendidikan akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.
Sayangnya, realitas di Maluku Utara mematahkan linearitas tersebut.
Lonjakan industri yang terjadi bukanlah sebuah evolusi yang lambat, melainkan sebuah kejutan industri yang tidak siap disambut masyarakat kita.
Ketika teknologi tingkat tinggi dari luar negeri, khususnya Tiongkok masuk secara masif, standar kompetensi yang dibutuhkan industri melonjak melampaui kapasitas yang dapat disediakan oleh institusi pendidikan lokal.
Akibatnya, gelar pendidikan formal yang dimiliki putra daerah mengalami depresiasi nilai secara mendadak karena tidak selaras dengan technological readiness atau kesiapan teknologi yang dimiliki putra daerah karena secara mendadak diminta oleh pasar kerja primer atau perusahaan perusahaan besar yang menduduki daerah kita.
Kita tidak sedang dalam diskursus menerima atau menolak industri pertambangan, karena ini menjadi bagian lain dalam pembahasan tulisan ini namun tetap menjadi headline dalam narasi narasi perlawanan.
Fokus kita saat ini adalah “Kesenjangan” antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal dari segi kompetensi hingga berdampak sampai pada pendapatan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Lokal.
Kesenjangan ini akhirnya melahirkan struktur Dual Labor Market atau pasar tenaga kerja ganda.
Di satu sisi, terdapat pasar primer yang diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mendominasi posisi strategis dan keahlian tinggi (high-skill).
Hingga Agustus 2025, tercatat lebih dari 9.500 TKA di Maluku Utara, mayoritas berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.
Di sisi lain, Tenaga Kerja Lokal (TKL) terjebak dalam pasar sekunder sebagai pekerja non skill dengan upah yang timpang.
Segregasi ini diperparah oleh hambatan sosiokultural yang membentuk "tembok" psikologis.
Perbedaan bahasa, etos kerja, dan gaya komunikasi tidak hanya masalah teknis, melainkan penghambat utama terjadinya Transfer of Knowledge (ToK).
TKA yang seharusnya menjadi katalisator pembelajaran justru terjebak dalam peran substitusi tenaga kerja, sementara TKL hanya menjadi penonton administratif di tanah mereka sendiri. Disini letak PR besar kita.
Kita tidak bisa terus membiarkan investasi pendidikan lokal berjalan di jalur lambat sementara industri melaju di jalur bebas hambatan.
Diperlukan rekonstruksi strategi melalui model Triple Helix (Universitas, Industri dan Pemerintah) yang terintegrasi secara organik.
Transformasi ini menuntut industri untuk tidak hanya menjadi penyedia lapangan kerja, tetapi juga menjadi "laboratorium hidup" yang mendikte transformasi kurikulum di SMK dan perguruan tinggi lokal secara real time, atau bahkan menyediakan perguruan tinggi khusus untuk kebutuhan tertentu, menurut hemat saya.
Sistem feedback loop atau umpan balik harus diciptakan agar pendidikan tidak lagi menghasilkan lulusan yang relevan untuk masa lalu, melainkan siap menghadapi disrupsi teknologi masa depan.
Pemerintah daerah harus hadir bukan cuma sebagai pemberi izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), melainkan sebagai dirigen yang memastikan mekanisme shadowing atau pendampingan teknis antara TKA dan TKL berjalan secara sistematis dan terukur.
Kita tidak perlu mencari jalan di dalam kegelapan. Australia Barat telah memberikan cetak biru bagaimana daerah terpencil bisa bertransformasi menjadi pusat talenta dunia melalui sinergi yang jujur.
Di sana, perusahaan tambang raksasa tidak hanya menjadi "penyewa lahan", tetapi diwajibkan oleh regulasi untuk menjadi mitra inti institusi pendidikan lokal.
Kurikulum pendidikan di Australia tidak disusun di balik meja birokrasi, melainkan di dalam workshop industri.
Hasilnya, setiap lulusan sekolah teknik lokal memiliki "bahasa" dan keterampilan yang identik dengan kebutuhan di tempat kerja.
Sebuah konsep real time feedback loop yang sangat membantu masyarakat lokal.
Jika berat mengambil contoh di negara maju, kita bisa melirik Morowali, Sulawesi Tengah.
Secara manajemen K3 serta ketenagakerjaan, mungkin sama buruknya dengan kita.
Tapi setidaknya mereka punya satu langkah strategis yang lebih dari Maluku Utara.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian telah membangun Politeknik Industri Logam Morowali (PILM).
Lembaga ini menjadi upaya memitigasi shock industrialization dengan cara menyelaraskan kebutuhan pendidikan dengan industri saat ini.
Saya pikir disini letak strategis bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara berperan.
Saya tidak meragukan kecakapan diplomasi Gubernur kita ibu Sherly Tjoanda dengan Pemerintah Pusat, maka dengan kolaborasi Triple Helix untuk melahirkan program study unggulan yang berfokus meningkatkan Sumber Daya Manusia warga Maluku Utara perlu menjadi perhatian serius.
Hilirisasi industri di Maluku Utara adalah peluang emas yang hanya akan menjadi fatamorgana jika modal manusia lokal tetap terpinggirkan.
Tanpa keberanian untuk meruntuhkan kasta pasar kerja dan membangun sinergi, kita hanya akan mewariskan kerusakan lingkungan dan kecemburuan sosial bagi generasi mendatang.
Penulis : Chrisvanus Th Lahu
Editor : R. Dogowini
