CORONGTIMUR.COM, HAL-SEL – Penerimah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Desa Sum, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, menuai sorotan masyarakat.
Program yang seharusnya menyasar warga kurang mampu itu diduga tidak tepat sasaran.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat seorang ibu janda dengan tiga anak yang tinggal di rumah dalam kondisi memprihatinkan dan dinilai layak menerima bantuan RTLH, namun ia disebut tidak memperoleh bantuan tersebut.
Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan adanya dugaan bahwa Dua orang aparatur pemerintah desa yang menjabat sebagai kepala urusan (kaur), dan Ketua RT dengan kondisi rumah yang dinilai sudah layak huni, justru menjadi penerima bantuan RTLH.
Dugaan tersebut memunculkan anggapan adanya praktik tebang pilih dalam penyaluran bantuan.
Kondisi ini menjadi perbincangan warga Desa Sum yang berharap program bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan paling membutuhkan.
Sejumlah warga juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), memberikan penjelasan terkait mekanisme penetapan penerima bantuan RTLH di desa tersebut.
Mereka menilai transparansi dan verifikasi data penerima sangat penting agar program sosial tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
Selain itu, masyarakat berharap Dinas terkait bertanggung jawab, dan dapat mengevaluasi pelaksanaan program RTLH agar penerima bantuan dilakukan secara objektif, adil, dan tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dalam penelusuran media ini, jumlah penerima RTLH Desa Sum sebanyak 6 penerima, termasuk di dalamnya 2 perangkat Desa, sementara Ibu janda yang seharusnya menerimah bantuan tersebut namun tak di berikan.
Ironisnya jarak ruma Ibu janda dengan Kaur Pemerintahan desa itu sangat berdekatan, hanya jarak kurang lebih 5 meter sehingga ini di duga ada faktor tebang pilih dalam memferifikas data penerima.
 |
| Rumah kaur Desa dan Ibu janda |
Hingga berita ini diterbitkan, media ini ada dalam upaya konfirmasi untuk menerima keterangan resmi dari Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara terkait dugaan tersebut.
AS.
