KNPI Halut Soroti Setahun Piet-Kasman: Bukan Hanya Ekonomi, Sejumlah Kebijakan Dinilai Perlu Dievaluasi

Gambar: Foto bersama antara narasumber dan peserta dialog publik "1 Tahun Piet-Kasman" (istimewa).

CORONGTIMUR.COM, HALUT — Satu tahun perjalanan Pemerintah Derah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara jadi bahan refleksi dalam dialog publik bertajuk “1 Tahun Piet–Kasman: Prestasi atau Sekadar Narasi?”, pada Sabtu (14/3/2026).

Dialog yang berlangsung di Aurelia Cafe, Tobelo, itu disponsori oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara.

Devid Marthin, Ketua KNPI Halmahera Utara sekaligus Presiden Pemuda Halmahera Utara menegaskan bahwa forum dialog ini merupakan bagian dari komitmen pemuda mengawal arah pembangunan daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Adapun sejumlah narasumber yang diundang dari berbagai latar belakang, yakni Asisten I Setda Halmahera Utara Nelson Sahetapy, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara Fahmi Musa.

Serta, Wakil Ketua Pemuda Empat Suku Mesak Habary, Akademisi Universitas Halmahera Gloria Djurubassa, dan Ketua KNPI sekaligus Presiden Pemuda Halmahera Utara Devid Marthin.

Poin-poin Pembahasan dalam Dialog Publik

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis pembangunan daerah dibahas secara terbuka, seperti ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran daerah, hingga dampak aktivitas industri terhadap masyarakat.

Terkait evaluasi kondisi ekonomi dan fiskal daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara berada di kisaran 1,8 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp7 triliun.

Dari angka tersebut, forum menilai bahwa kapasitas ekonomi daerah masih relatif terbatas dan belum mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan.

Selain itu, struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga cenderung memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih tergolong rendah.

Tak hanya itu, forum juga menyoroti pengelolaan APBD Halmahera Utara yang dinilai perlu lebih transparan dan efektif dalam mendorong pembangunan.

Forum menilai perencanaan dan penggunaan anggaran daerah harus benar-benar diarahkan pada sektor pembangunan produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Belanja operasional pemerintah daerah, termasuk anggaran rumah tangga kepala daerah dan perjalanan dinas, juga dinilai perlu untuk dievaluasi secara objektif demi memastikan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Foto: Narasumber dialog publik (istimewa).

Kebijakan Pemda Halmahera Utara terkait hilirisasi kelapa juga tak luput dari pembahasan dalam dialog publik tersebut.

Implementasi kebijakan hilirisasi kelapa di Halmahera Utara diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa.

Pasalnya, forum menilai bahwa kebijakan tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat petani.

Bahkan, beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut juga dinilai perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan antardaerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Disisi lain, dampak aktivitas industri dan pertambangan di Halmahera Utara juga menjadi isu hangat yang diperbincangkan dalam dialog publik tersebut.

Keberadaan perusahaan tambang, seperti PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) dinilai memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.

Namun, ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor tambang juga menimbulkan kerentanan ekonomi apabila terjadi perubahan aktivitas operasional perusahaan.

Oleh karena itu, forum menyoroti pentingnya peningkatan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah melalui mekanisme pajak, retribusi, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya, forum juga menyoroti persoalan penataan desa, serta beberapa desa persiapan yang hingga saat ini belum memperoleh status definitif.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian wilayah administrasi, dan pengelolaan sumber daya daerah.

Rekomendasi KNPI Halmahera Utara

Diakhir dialog tersebut, forum merekomendasikan beberapa poin-poin penting kepada DPRD Kabupaten Halmahera Utara, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan daerah dalam satu tahun terakhir.
2. Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD daerah.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan hilirisasi kelapa.
5. Mendorong peningkatan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Memastikan perlindungan hak pekerja di sektor industri dan pertambangan.
7. Mempercepat penyelesaian status desa persiapan menjadi desa definitif. 
8. Mengkaji kembali persoalan batas wilayah daerah untuk memastikan kepastian administrasi wilayah.
9. Mendorong strategi diversifikasi ekonomi daerah agar Halmahera Utara tidak terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi.

Diketahui, dialog tersebut dihadiri oleh ratusan pemuda, serta aktivis dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP), dan kelompok Cipayung Plus Halmahera Utara.

Selain itu, unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara juga turut hadir dalam dialog tersebut. (Red)