Kadis PMD Bersama TAPM P3MD Halsel Buka Sosialisasi EHDW Digital, Dorong Posyandu Tingkatkan Kapasitas dan Cegah Stunting.

A- A+
Share:

Foto pembukaan sosialisasi penggunaan EHDW Digital.
CorongTimur.com, HALSEL– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Muh. Zaki Abd Wahab, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Penggunaan EHDW Digital dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Bacan, Labuha, dan dihadiri Kepala Dinas DPMD Halmahera Selatan Muh. Zaki Abd Wahab, Camat Bacan Ibnul Mubarak Iskandar Alam, dan tiga perwakilan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM-P3MD) Kementrian Desa, serta jajaran pemerintah desa atau perwakilannya, serta pengurus dan jajaran PKK.

Dalam sambutannya, Muh. Zaki Abd Wahab menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas para kader Posyandu. Salah satu upaya yang disampaikan adalah rencana penyesuaian atau kenaikan insentif kader Posyandu seiring dengan adanya sedikit peningkatan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2027.

"Kami dari DPMD bersama pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu. Kami juga menyampaikan bahwa insentif kader Posyandu diharapkan dapat mengalami sedikit kenaikan seiring dengan adanya peningkatan alokasi Dana Desa pada tahun 2027," ujarnya.

Zaki menegaskan, keberadaan kader Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

Menurutnya, kader Posyandu harus mampu melakukan pendataan dan pemantauan secara akurat, mulai dari kondisi ibu hamil hingga tumbuh kembang anak. Hal tersebut penting untuk memastikan kebutuhan gizi ibu dan anak terpenuhi secara seimbang demi melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi anggaran Dana Desa saat ini mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi. Meski demikian, pemerintah desa diharapkan tetap mempertahankan keberadaan kader Posyandu agar pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa tetap berjalan optimal.

"Kami berharap kader Posyandu tetap dipertahankan meskipun terdapat penyesuaian atau penurunan insentif akibat keterbatasan anggaran. Apabila ada kepala desa yang berencana melakukan pergantian kader, silakan berkoordinasi dan mengajukan hal tersebut secara langsung kepada DPMD," tegas Zaki.

Lebih lanjut, Zaki menekankan bahwa pemerintah desa wajib mengalokasikan anggaran pada tahun 2027 untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas Pondok Bersalin Desa (Polindes).

Menurutnya, Polindes merupakan salah satu fasilitas penting dalam menunjang pelayanan kesehatan dan pelayanan publik di tingkat desa. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

"Pada tahun anggaran 2027, pemerintah desa wajib menganggarkan fasilitas Polindes. Fasilitas ini sangat penting karena menjadi salah satu pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa. Jika sarana dan prasarananya tidak memadai, tentu akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemanfaatan EHDW Digital semakin optimal serta kapasitas kader Posyandu semakin meningkat dalam mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.


Editor: AS


Share:
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Terkini