Ketua AMPP Desak DPRD Halbar Tinjau Pembangunan SMP Negeri 10 Gamtala

A- A+
Share:
Foto: Ketua AMPP Raffy Wadja angkat bicara terkait proyek pembangunan SMP N 10 Gamtala yang diduga bermasalah.

CORONGTIMU.COM, HALBAR — Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP), Raffy Wadja, mendesak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat segera meninjau pelaksanaan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Gamtala yang hingga kini diduga belum tuntas.

Diketahui, pembangunan sekolah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos anggaran revitalisasi Tahun Anggaran 2025.

Namun, Raffy menilai perlu ada kejelasan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut, menyusul dugaan sejumlah permasalahan yang menyebabkan pembangunan belum diselesaikan hingga saat ini.

Raffy pun menegaskan, peninjauan oleh Komisi III DPRD Halmahera Barat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai kondisi proyek tersebut.

Ia juga meminta DPRD, khususnya Komisi III, agar segera merespons persoalan tersebut melalui peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.

Menurut Raffy, apabila tidak ada respons dari Komisi III DPRD Halmahera Barat, maka pihaknya akan membawa persoalan itu ke ranah hukum dengan meneruskan laporan kepada Kejaksaan.

“Jika permasalahan ini tidak mendapatkan respons baik dari Komisi III DPRD Halmahera Barat, maka kami akan meneruskan laporan ini ke Kejaksaan,” tegas Raffy kepada awak media (14/10).

Oleh karena itu, ia berharap agar DPRD Halmahera Barat dapat segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan tersebut demi memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak pelaksana pembangunan maupun instansi terkait mengenai penyebab belum tuntasnya pembangunan SMP Negeri 10 Gamtala. (Red).

Share:
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.


Terkini