CORONGTIMUR.COM, HALUT – Menjelang momentum politik di tahun 2024, Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS GMIH), melaksanakan kegiatan “Pendidikan Politik Gereja” bagi warga jemaat GMIH.
Berdasarkan pantauan awak media Corongtimur.com, kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gereja GMIH “Paulus” Saluta, Wilayah Galela Utara, Halmahera Utara (HALUT), Selasa (8/8/2023).
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Sinode GMIH, Pdt. Dr. Demianus Ice, S.H.,M.Th, dan Ketua Bidang Ajaran dan Teologi GMIH, Pdt. Dr. Sirayandris J. Botara, M.Si. Sedangkan yang memoderator kegiatan tersebut adalah Wakil Ketua IV Sinode GMIH, Pdt. Silwanus Banggai, M.Th.
Dalam penyampaian materi pertama oleh Pdt Dr. Sirayandris Botara, M.Si, menjelaskan bahwa pada Keputusan Sidang Sinode GMIH di Dorume tahun 2012, telah diputuskan jika GMIH harus mengambil peran dalam edukasi politik bagi warganya.
“Dalam Keputusan Sidang Sinode GMIH di Dorume tahun 2012, pada Bidang Ajaran dan Teologi telah diputuskan bahwa GMIH perlu mengadakan Pendidikan Politik Gereja bagi warga jemaat, dengan tujuan agar dapat memperkuat wawasan politik warga jemaat, sehingga warga jemaat dapat menentukan sikap dan pilihan politiknya secara baik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional,” ucap dia.
“Selain itu, dalam Sidang MPL-PGI pada tanggal 7-30 Januari 2023 lalu, di Kota Balikpapan, telah diputuskan bahwa sedapatnya Gereja harus memperkuat dan mempertajam wawasan politik warganya, agar tidak menganggap politik itu kotor,” lanjut dia.
Selanjutnya, dalam penyampaian materi kedua oleh Pdt. Dr. Demianus Ice, S.H.,M.Th, menekankan bahwa “Pendidikan Politik Gereja” merupakan upaya menyaring dan mengidentifikasi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh GMIH.
“Kegiatan ini adalah upaya menyaring kader-kader Gereja dalam wawasannya mengenai politik, serta mengidentifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tengah-tengah warga jemaat. Sehingga warga jemaat dapat dengan bijak menentukan pilihan politiknya, serta dapat benar-benar bertanggungjawab dengan baik ketika terpilih,” kata dia.
Tak terlepas dari hal itu, ia juga menjelaskan tentang hubungan Gereja dan Negara dalam pandangan Calvinisme, serta menyampaikan maksud dari “Pendidikan Politik Gereja” ini, yang juga merupakan program kerjasama antara GMIH dan PGI.
“Hubungan antara Gereja dan Negara dalam konsep Calvinisme adalah sebuah upaya saling mendukung dan memperlengkapi, tanpa harus saling mencampuri urusan kelembagaan masing-masing. Hal ini jelas mengartikan bahwa “Pendidikan Politik Gereja” ini dimaksudkan untuk kesejahteraan warga Gereja, yang juga selaku warga Negara,” jelas dia.
“Program ini merupaka kerjasama GMIH dan PGI, guna membimbing warga Gereja secara baik dan bijak, serta siap secara mental dalam partisipasinya mengsukseskan agenda Negara. Selain itu, ini juga bertujuan agar warga gereja tidak terjebak pada isu politik identitas dan SARA, yang dapat merugikan kita semua,” tutup dia. (Mel/Red).
