CORONGTIMUR.COM, HALTIM -Aksi pemboikotan jalan lintas Halmahera oleh masyarakat Desa Ino Jaya, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, lantaran Calon Kepala Desa Terpilih tidak kunjung dilantik.
Dari pantauan media ini menyebutkan, Aksi yang dilakukan pada Kamis, (24/2/2022) sejak pukul 09.00 wit hingga berita ini diturunkan masih terus berlangsung. Titik aksi yang dilaksanakan di Dusun satu kemudian melakukan jalan kaki ke Dusun dua Desa Ino Jaya, dalam aksi tersebut suasana arus lalulintas sempat tergangguh sekira 2 jam lebih, namun para massa aksi melalui koordinator lapangan dapat memberikan kesempatan kepada pengguna jalan untuk melintas.
Koordinator Lapangan aksi, Antonius Maliong melalui pernyataan sikapnya, menyampaikan, berdasarkan pada konteks konstitusi yakni Peraturan Bupati Halmahera Timur nomor 14 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkades Secara Serentak, menilai panitia pilkades Kabupaten telah melanggar perintah konstitusi tersebut, karena tidak mengikuti perintah apa yang di maksud pada pasal 69 serta pasal 70 terkait pelaporan mekanisme dan penyelesaian sengketa.
Dia menyebutkan, dimana panitia telah mengambil keputusan sepihak yang tidak menghargai dan mengakui kedaulatan rakyat, sehingga pada Selasa (15/2/2022) panitia pilakades tingkat Kabupaten telah melaksanakan konfrensi pers untuk menggugurkan Cakades Terpilih desa ino jaya.
Berikut tiga poin tuntutan massa aksi:
1. Panitia Pilkades Kabupaten Haltim segera turun ke Desa Ino Jaya dan bertanggung jawab atas pemboikotan jalan lintas Halmahera.
2. Pansus Kabupaten Halmahera Timur segera bertindak tegas terhadap kasus panitia pilkades Kabupaten.
3.Meminta kepada Bupati Halmahera Timur melantik kades terpilih Desa Ino Jaya bapak
Yosefnat Maudul sebagai mana perintah Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2021 pasal 66.
Sementara diketahui aksi yang dilakukan saat ini sudah aksi yang ketiga. Pertama di kantor Camat Wasile Selatan dan kedua Pemalangan kantor Desa Ino Jaya.
Aksi masih terus berlanjut sembari menunggu kedatangan panitia Pilkades Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan massa aksi.
